Seram Bagian Barat, BPONews.com – Hukum di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) seolah lumpuh tak berdaya. Aksi penyerangan, pelemparan, hingga pembakaran Pos Polisi (Pospol) Subsektor Laala dan kedai milik anggota polisi di Desa Loki, Kecamatan Huamual, hingga kini membeku tanpa ketegasan yang nyata.
Publik kini muak dan mempertanyakan
taring Kapolres SBB serta Kasat Reskrim. Pembuktian kasus ini sebenarnya sangat mudah, namun penanganannya terkesan seperti sandiwara yang mengulur waktu!
Ada Bripka Sardi Loilatu di TKP: Mengapa Penyidik Tampak “Tumpul”?
Bagaimana mungkin kasus pembakaran fasilitas hukum bisa jalan di tempat padahal sosok kunci ada di lokasi kejadian?
Bripka Sardi Loilatu, yang juga menjabat sebagai Ketua Pemuda Dusun Tanah Goyang, berada tepat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan memimpin massa saat malam mencekam itu pecah. Sebagai
aparat sekaligus tokoh di lokasi, Bripka Sardi Loilatu dipastikan memegang seluruh daftar nama eksekutor maupun pemantik api pembakaran. Pertanyaan Menohok untuk Polres SBB:
Kenapa penyidik terkesan ragu dan ciut untuk membongkar secara tuntas keterangan Bripka Sardi Loilatu? Ada apa di balik bungkamnya penanganan kasus ini? Daftar Terduga Eksekutor dan Provokator Lapangan
Nyanyian dari sejumlah saksi yang diperiksa penyidik sudah menunjuk hidung para terduga pelaku. Nama-nama ini tidak boleh lagi berlindung di balik ketiak hukum:
Iksan Bufakar & Rizki Bufakar: Diduga kuat sebagai eksekutor yang melempari bangunan kedai dengan anarkis dan melempar seruan provokasi brutal untuk membakar bangunan hingga rata dengan tanah.
Jusmin Papalia, Fadli Bufakar, & Munir Bufakar: Diduga bertindak sebagai otak penggerak yang mengarahkan massa, menyusun pergerakan, dan mengomandoi aksi destruktif tersebut.
Ini bukan sekadar kerusuhan spontan—ini adalah aksi brutal yang sarat unsur perencanaan, penggerakan massa, dan instruksi penyerangan secara sistematis!
Tuntutan Publik: Jangan Cuma Tangkap Tangani Pelaku Kroco!
Masyarakat Huamual tidak akan bisa diinjak-injak oleh pembiaran hukum. Jika Polres SBB hanya berani menyentuh massa bawah tanpa menyeret aktor penggerak, provokator, dan saksi kunci ke sel tahanan, maka penegakan hukum di SBB resmi mati.
Buka Transparansi: Jangan ada perkara yang ditutup-tutupi atau diselesaikan di bawah meja.
Seret Aktor Intelektual: Tangkap dan adili seluruh pihak yang diduga memberi perintah serta memprovokasi pembakaran.
Tanpa Pandang Bulu: Siapapun yang namanya terseret—baik warga biasa maupun oknum—wajib dipertanggungjawabkan di depan pengadilan.
Meskipun asas praduga tak bersalah tetap melekat, publik menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji manis penyidikan. Polres SBB harus membuktikan apakah mereka pelindung masyarakat, atau justru kalah oleh gertakan para perusak fasilitas negara!
