BPONENEWS.COM-Maluku – Penanganan dugaan hilangnya satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 yang disebut terjadi di wilayah hukum Polres Seram Bagian Barat (SBB) kembali menjadi sorotan publik. Berlarutnya penanganan perkara selama sekitar dua tahun
memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum di internal kepolisian.
Informasi yang beredar di masyarakat menyebut dugaan peristiwa tersebut berkaitan dengan Brigadir Sardi Loilatu, yang saat itu disebut bertugas di Polsek Huamual dan pernah ditempatkan di Pos Polisi Laala. Hingga saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan bersalah, dan pihak kepolisian juga belum memberikan penjelasan resmi mengenai status akhir penanganan perkara tersebut.
Menurut informasi yang beredar, peristiwa kehilangan senjata terjadi setelah yang bersangkutan diduga meninggalkan pos penugasan menuju Dusun Tanah Goyang. Informasi tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum dan klarifikasi dari pihak terkait.
Yang menjadi perhatian publik bukan hanya dugaan kehilangan senjata, tetapi juga lambannya perkembangan penanganan kasus. Hilangnya senjata api milik negara merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan masyarakat. Karena itu, masyarakat menilai perkara seperti ini semestinya ditangani secara cepat, profesional, dan terbuka.
Publik kini menunggu jawaban dari Propam Polda Maluku: sejauh mana proses pemeriksaan telah berjalan, apakah telah dilakukan tindakan disiplin, kode etik, atau proses pidana bila ditemukan bukti yang cukup. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul persepsi adanya perlakuan istimewa terhadap oknum tertentu.
Masyarakat berharap Polda Maluku menunjukkan komitmen bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Penjelasan resmi mengenai perkembangan perkara ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Propam Polda Maluku maupun pihak yang disebutkan. Ruang hak jawab dan klarifikasi terbuka sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
